metode korupsi APBN

Pengusaha langganan proyek pemerintah kepada calo DPR RI
diteruskan
didalam sidang anggaran atau banggar DPR RI ( disini pengusaha memberikan upeti kepada anggota banggar untuk penyetujuan proyek yang ingin)
diteruskan
kepada walikota atau bupati sebagai penguasa daerah agar mau menerima aliran dana APBN untuk pembangunan struktur dan infra struktur dengan konsekuensi walikota atau bupati akan menunjuk pengusaha proyek yang telah disetujui DPR RI ( DPR RI melalui struktur organisasi partai juga melakukan trik instruksi kebawah supaya tidak mengganggu penunjukan pengusaha oleh walikota atau bupati di daerah setempat yang mendapatkan aliran bantuan dana APBN) sehingga terjadi deal deal politik pembagian fee upeti dana pembangunan melalui APBN.